Pengumuman

Waspada Terhadap Penipuan yang mengatasnamakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

WIKA tidak pernah melakukan kerjasama dengan instansi/perorangan manapun yang meminta peserta calon pegawai untuk membayar biaya apapun untuk kegiatan rekrutmen.

WIKA tidak bertanggungjawab atas kerugian materil yang diakibatkan dari penipuan tersebut.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021 80679200 ext. 50648.

Biro Rekrutmen dan Pengharkatan - Departemen Human Capital WIKA.

Indonesia′s Leading Integrated EPC & Investment Company

Komitmen GCG


 

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG ditunjukkan dari Visi, Misi dan Nilai Budaya Perseroan. Visi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang EPC (Engineering, Procurement & Construction) dan investasi terintegrasi di Asia Tenggara, diwujudkan dalam Misi Perseroan dengan didasarkan pada nilai Budaya Perseroan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang pada asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness. Berdasarkan asas-asas GCG, Perseroan mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai Peraturan Perundang-undangan serta best practices yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Selama Tahun 2017, WIKA telah menerapkan Good Corporate Governance dengan baik. Adalah komitmen dari para Leader dan seluruh Pegawai untuk berusaha mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pernyataan komitmen Dekom, Direksi dan jajaran manajemen dituangkan dalam surat pernyataan komitmen bersama dalam menerapkan GCG. Yang terbaru, berikut adalah lembar komitmen penerapan GCG di WIKA dan pedoamnnya.

Pernyataan Komitmen Pelaksanaan GCG dan Pedomannya

Penerapan GCG merupakan wujud kepatuhan perseroan terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, berdampak positif bagi lingkungan internal perusahaan serta lingkungan eksternal perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan BUMN diharapkan mampu:

  1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan daya saing berkelanjutan BUMN.
  2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perseroan.
  3. Mendorong agar organ perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
  4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
  5. Berkontribusi bagi peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

WUJUD KOMITMEN

  1. Penandatanganan Pakta Integritas
  2. Manual GCG yang dimutakhirkan
  3. Manual Direksi – Dewan Komisaris yang dimutakhirkan
  4. Pedoman Etika dan Perilaku yang dimutakhirkan
  5. Salah satu anggota Direksi bertanggungjawab atas penerapan dan evaluasi GCG
  6. Penyampaikan LHKPN secara tepat waktu
  7. Program Pengendalian Gratifikasi
  8. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
  9. Sosialisasi dan Internalisasi GCG
  10. Pengukuran Kinerja GCG (Penilaian Mandiri dan Penilaian Independen
  11. Road Map GCG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya adalah stakeholder yang merupakan mitra keberadaan Perusahaan yang wajib menjadi perhatian Perusahaan, terutama dalam rangka memelihara kepentingan para stakeholder dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan.Bukan tak mungkin, perusahaan sangat bergantung kepada stakeholder. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Pengertian Benturan Kepentingan itu sendiri dapat persepsi yang berbeda dan terkadang memunculkan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/01/2015 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka setiap BUMN berkewajiban membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan, termasuk dalam hal ini WIKA.

Selain itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang sinergis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan.

Untuk itu, Perusahaan menyusun Pedoman Benturan Kepentingan yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta nilai-nilai dan budaya yang berlaku di Perusahaan. Pada akhirnya Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perusahaan sekaligus sebagai pembelajaran bagi karyawan dalam penerapan prinsip etika dalam berbisnis. Secara berkala juga akan dilaksanakan pemutakhiran guna menyempurnakan Pedoman Benturan Kepentingan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan selain melaksanakan Pedoman TataKelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di Perusahaan, serta kebijakan dan kebijaksanaan lain di dalam Perusahaan.

Seluruh Jajaran Organ Perusahaan sepakat untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan melakukan penandatangan bersama dalam Pedoman Tersebut.

Berikut adalah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. yang disahkan pada 2018:

Pedoman Benturan Kepentingan dan Lembar Pernyataan Komisaris dan Direksi

 

PAKTA INTEGRITAS

WIKA berkomitmen melaksanakanpengadaan barang/jasaKonstruksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency). Pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person rule). Dalam mengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule). Untuk itu perlu pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (duty abiding the laws).

Berikut adalah salah satu Bentuk Pakta Integritas (download : Pakta Integritas )

 

 

 

 

HARGA SAHAM

Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA.JK)

ENTITAS ANAK

INVESTASI

PT WIKA Industri Energi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Bali Tol
PT WIKA Jabar Power
PT Prima Terminal Petikemas
PT Citra Marga Lintas Jabar
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
PT Air Minum Indonesia
PT. Trans Pacific Petrochemical Indonesia TPPI
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Manado Bitung